Pj. Gubernur Ajak Jadi Problem Solver lewat Aksi Perubahan Berdampak
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan I tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jawa Timur.
Surabaya, HARIANBANGSA.net - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan I dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan I tahun 2024 di BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jl. Balongsari Tama Surabaya, Jumat (15/3).
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Adhy mengajak para peserta pelatihan untuk lebih sensitif dan adaptif terhadap segala tantangan perubahan zaman. Hal tersebut penting dilakukan untuk kepentingan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Diklat pimpinan itu mencetak bagaimana membuka wawasan mereka untuk bisa menjadi problem solvers. Mereka bisa membuat pembaharuan dengan kreasi dan inovasinya,” katanya.
Inovasi-inovasi tersebut harus mampu menciptakan suatu proyek perubahan yang nantinya bisa berdampak, diaplikasikan, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Peserta pelatihan dibebankan membuat suatu proyek perubahan yang betul-betul bisa berdampak langsung kepada peningkatan layanan kepada masyarakat,” ungkapnya.
“Bagaimana semua proyek perubahan itu mengarah pada pengurangan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, bagaimana meningkatkan investasi, mengurangi pengangguran dan meningkatkan tenaga kerja,” lanjutnya.
Kemudian, Adhy juga menyinggung tentang bagaimana aparatur sipil negara (ASN) harus sensitif dan adaptif terhadap segala bentuk tantangan dan perubahan yang semakin pesat, khusunya terkait teknologi informasi. ASN dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensinya, agar pelayanan terhadap masyarakat bisa maksimal.
“Dunia luar sudah dengan teknologi informasinya, maka birokrasi harus bisa semua dengan menggunakan sentuhan digitalisasi, ini bagian juga dari sebuah reformasi birokrasi dalam menghasilkan transformasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut menurutnya, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya perubahan pelaksana teknis, instrumen, dan tata kelola kelembagaan. Namun jauh lebih penting menyangkut transformasi cara berpikir dan bertindak dari sumberdaya yang ada di dalamnya.
“Yakni mampu merubah prespektif dan logika berpikir, memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah bagaimana birokrasi ke depannya harus dijalankan,” katanya.
Di akhir, Pj. Gubernur Adhy kembali menekankan bahwa inovasi menjadi tuntutan publik saat ini. Terlebih dalam menghadapi tantangan global, para ASN harus terus melakukan inovasi dan gebrakan-gebrakan baru, serta adaptif terhadap segala perubahan yang terjadi.
“Proyek perubahan tidak sekedar di dalam kelas, tapi bisa digunakan di lapangan dan betul-betul membantu. Satu hal lagi bahwa proyek perubahan mengarah pada bagaimana membuat pelayanan publik yang bagus, tapi juga meningkatkan pendapatan bagi Pemprov Jatim,” tandasnya. (dev/rd)