PKS Kabupaten Mojokerto Tolak Kenaikan BBM
DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mojokerto dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022 lalu.
risky
Sep 6, 2022 07:10
0
Mojokerto, HARIANBANGSA.net - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Mojokerto dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah per 3 September 2022 lalu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Imam Sutarso Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso kepada para awak media, Selasa (6/92), di Kantor DPD PKS Kabupaten Mojokerto, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Mojokerto.
Imam Sutarso menjelaskan, sikap pengurus PKS Kabupaten Mojokerto terkait dengan kebijakan pemerintah yang melakukan menaikkan BBM bersubsidi. PKS dengan tegas menolak kebijakan itu. Dimungkinkan, kebijakan itu jangan sampai membuat rakyat akan bertambah susah.
Dia menganggap, ini merupakan kebijakan yang tidak bersifat aktif terhadap masyarakat. Sebab, kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi yang belum selesai. Kemudian ada kebijakan kenaikan BBM ini, akan memberatkan rakyat. Ditambah saat itu sedang terjadi krisis pangan. Hal ini, mulai terlihat dengan kenaikan harga telur ayam dan komoditas pangan lainnya, akibat adanya kenaikan BBM bersubsudi.
"Untuk Itu, saya sebagai ketua DPD PKS beserta unsur PKS Kabupaten Mojokerto, menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Kami harus berpihak pada rakyat. Karena kami punya beban moral dan punya beban konstitusi. Bagaimana kita bisa mewakili rakyat dan berpihak pada rakyat?,” jelasnya.
Imam Sutarso juga menyampaikan, kenaikan BBM bersubsidi ini, semuanya nanti akan berdampak dengan kenaikan harga yang lain. Disamping itu, akan menurunkan daya beli masyarakat khususnya masyarakat kecil. Seperti tukang ojek, tukang bakso, pedagang keliling, para buruh pekerja atau pelaku UMKM. Belum lagi, para pelajar, peternak atau petani dan yang lainnya yang akan menjerit terpukul ekonomi sulit.
Kenaikan BBM bersubsidi akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi semakin melemah. Sehingga, akan memunculkan pengangguran pengangguran.
"Itulah, kenapa dasar-dasar kita menolak kebijakan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Karena, kita menegaskan bahwa PKS Kabupaten Mojokerto menyatakan sikap kami meminta kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi,” ," jelas Imam Sutarso dengan didampingi Sekretaris DPD PKS Kabupaten Mojokerto Kaiyan.
Pihaknya juga kompak mendukung langkah-langkah DPP PKS untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau mengenai pembengkakkan biaya APBN itu, bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja," tutupnya.(ris/rd)
