PKS : Predikat WTP Jawa Timur Buah Sinergitas Eksekutif dan Legislatif
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menilai capaian predikat WTP ini tentu harus disyukuri, karena itu wujud akuntabilitas Pemprov Jatim. Menurut Irwan predikat WTP juga tak lepas dari peran legislatif sebagai bagian dari pemerintahan Jawa Timur.
nur syaifudin
May 26, 2022 11:03
0
Surabaya, HB.net - Predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP kembali diterima oleh Pemprov Jawa Timur untuk tahun anggaran 2021. Predikat WTP ini adalah yang ke-11 atau 7 kali berturut - turut sejak tahun 2015.
Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan menilai capaian predikat WTP ini tentu harus disyukuri, karena itu wujud akuntabilitas Pemprov Jatim. Menurut Irwan predikat WTP juga tak lepas dari peran legislatif sebagai bagian dari pemerintahan Jawa Timur.
"Predikat WTP ini buah dari sinergitas antara eksekutif dan legislatif, termasuk didalamnya Fraksi PKS, Hanura, PBB," terang pria yang akrab disapa Kang Irwan itu, Kamis (26/05/2022).
Irwan mengungkapkan, pihaknya mengintruksikan anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk optimal dalam melakukan pengawasan. Langkah pengawasan itu juga disertai dengan memberikan masukan-masukan konstruktif.
Ia melanjutkan, masukan konstruktif itu disampaikan kepada pemprov, baik melalui mitra kerja di komisi atau pun dalam setiap pandangan dan pendapat fraksi. Ini sebagai bentuk implementasi dari fungsi pengawasan legislatif.
"Harapannya, WTP ini menjadi spirit untuk tercapainya capaian indikator kinerja utama," tutur anggota DPRD Jatim periode 2009 - 2019 ini.
Sementara itu, Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja keras seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dan seluruh jajaran Pemkab/Pemkot di Jawa Timur.
"Atas kerja keras, komitmen dan berbagai rekomendasi yang telah disampaikan, kita patut mensyukuri atas Opini WTP untuk LKPD Pemprov Jatim TA 2021," ucap Gubernur Khofifah.Walaupun telah mendapatkan predikat WTP, Gubernur Khofifah tetap menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyisir rekomendasi agar segera dilakukan tindak lanjut, sesuai arahan dari BPK RI. (mdr/ns)
