Polemik Pelantikan PCNU Jombang, Pengurus NU Somasi Kedua ke PBNU
Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dari jajaran ranting hingga PWNU Jawa Timur kembali mengirimkan surat somasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
risky
Jun 11, 2023 06:41
0
Jombang, HARIANBANGSA.net - Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dari jajaran ranting hingga PWNU Jawa Timur kembali mengirimkan surat somasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Mereka meminta pencabutan SK pelantikan PCNU Jombang yang dianggap tidak sah.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH. Abdus Salam Sohib, saat jumpa pers di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kamis (8/6). Hari ini kembali kita layangkan somasi kedua untuk PBNU lantaran somasi yang dilayangkan pertama hingga saat ini belum ada tanggapan," ucapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Salam menyatakan bahwa SK kepengurusan PCNU Jombang yang dilantik pada 20 Mei 2023, masa khidmat 2023-2024 itu dianggap tidak sah. Lantaran pemilihan kepengurusan tidak dilakukan dengan proses konfercab yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada. "Jika somasi yang kedua ini masih tidak direspon maka akan kita lakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri," tegasnya.
Adapun tuntutan somasi yang kedua yang ditujukan kepada PBNU itu sama dengan somasi yang pertama, yakni pertama, mencabut Surat Keputusan PBNU Nomor: 205/PB.01/A.11.01.45/99/05/2023 tentang Penunjukan dan Pengesahan Kepengurusan Definitif PCNU Kabupaten Jombang Masa Khidmat 2023-2024.
Kedua, segera dilaksanakan Konferensi Cabang untuk men’cabut skors’ pleno pada Konfercab NU Jombang tanggal 14 Juli 2022, dan memulai pemilihan kepengurusan PCNU Jombang secara sah (definitif) dengan peserta yang telah teregistrasi secara sah sebagai peserta konfercab ulang, 14 Juli 2022.
Ketiga, membentuk Majelis Tahkim internal NU yang terdiri dari Masyayikh Khos sebagai mekanisme untuk mengurai (tabayyun) dan mencari solusi dari konflik organisasi dan kelembagaan.
Hal ini sangat penting karena konflik yang terjadi selama ini telah melebar menjadi fitnah dan liar, merenggangkan Ukhuwwah Nahdliyyah, dan melemahkan kekuatan NU ditingkat cabang hingga anak ranting beserta banom dan kelembagaan kulturalnya.
Keempat, bila dalam waktu 7x24 jam setelah PBNU menerima surat, permintaan tersebut belum terealisasi, maka akan pihaknya sampaikan surat teguran (Somasi) II dan selanjutnya hingga akan mencari kepastian keputusan hukum perdata melalui jalur pengadilan.(aan/rd)
