Puluhan PP Jatim Tuding Kinerja ASN Tak Jelas
Anggota PP-Jatim, Muhammad Ilham, mengungkapkan, lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, dihabiskan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Namun, bengkaknya pengeluaran daerah untuk pegawai itu, tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan.
Diyah nisa
Feb 9, 2023 07:20
0
Bangkalan, HB.net - Puluhan pemuda, yang tergabung dalan Pemuda Poros Jawa Timur (PP-Jatim) soroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, menuding kinerja yang dilakukan tidak jelas, hanya menjadi penikmat gaji dan tunjangan bulanan.
Anggota PP-Jatim, Muhammad Ilham, mengungkapkan, lebih dari 60 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, dihabiskan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Namun, bengkaknya pengeluaran daerah untuk pegawai itu, tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan.
"Kami sering mendapati ASN yang masih menggunakan seragam kerja, ngopi diwarung pada saat jam kerja. Tapi uniknya, meski banyak yang bolos kerja, serapan anggaran untuk gaji dan tunjangan hampir 100 persen. Artinya, meski bolos tunjangan tetap diterimanya," ungkapnya saat audensi di aula Sujaki Pendopo Pratanu Pemkab Bangkalan, Kamis (9/2/2023).
Ketua PP-Jatim Mahmudi Ibnu Khotib, murka pada Pejabat Pemkab Bangkalan, khususnya Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan Kepala Inspektorat Bangkalan. Pihaknya, menuding Pemkab tidak kooperatif saat audensi yang dilakukan.
"Kami sudah niat baik dengan melakukan audensi, meminta semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dihadirkan. Tetapi, sepertinya memang mau menghina kami, hanya beberapa yang hadir. Kami pastikan, tidak ada audensi lagi, tapi akan langsung aksi dengan masa yang lebih banyak," ujarnya sembari meninggalkan ruangan.
Plt BKPSDA Bangkalan Rizal Morris, menjelaskan, pihaknya sudah menerima dengan baik audensi yang dilakukan PP-Jatim. Bahkan, pihaknya sudah siap berdiskusi perihal pengawasan termasuk sisi penegakkan sisi disiplin pegawai.
"Nanti akan kami sampaikan pada atasan, perihal permintaan dari Poros Jatim itu. Yang jelas, kami sudah menerima dan suap berdiskusi soal pengawasan dan penegakkan disiplin," jelasnya.
Pejabat dilingkungan Pemkab Bangkalan sendiri terdiri 11.962 ASN, PNS 7.536, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) 1.324 dan Tenaga Harian Lepas (THL) 3.102 orang.
"Seandainya tadi diskusi bisa berjalan hingga tuntas, maka kami juga akan tau atensi apa yang harus ditingkatkan. Baik itu pelanggaran disiplin atau administrasi, kan bisa ketemu. Kalau data yang disampaikan tadi, ada temua atau semacamnya, kami menyarankan dilaporkan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam ini, Plt Bupati. Jika dilaporkan, maka beliau juga bisa menginstruksikan siapa yang harus memangil terhadap ASN yang dilaporkan itu," pungkasnya. (fat/uzi/diy)
