Replikasi TPBIS, Tiga Pustama Disperpusip Jatim Bagi Pengalaman di Sulsel
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jatim berbagi pengalaman bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Sulsel.
![Replikasi TPBIS, Tiga Pustama Disperpusip Jatim Bagi Pengalaman di Sulsel](https://harianbangsa.net/uploads/images/image_750x_6565d252af06a.jpg)
Makassar, HARIANBANGSA.net - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Jatim berbagi pengalaman bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusarsip) Sulsel. Upaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui eksistensi literasi di Jatim.
Kedua lembaga yang membidangi dunia perpustakaan dan kearsipan itu berbagi sukses dalam membangun dan mengembangkan layanan literasi di wilayah masing-masing. Hadir dalam pertemuan itu tiga Pustakawan Utama (Pustama) Disperpusip Jatim, yakni Supratomo, Sukaryo, dan Abimanyu yang digelar di Kantor Dispusarsip Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 12, Kota Makassar, Selasa (28/11) lalu.
Hadir pula Kepala Dispusarsip Sulsel Andi Parenrengi, serta beberapa pustama dan pejabat di lingkungan Dispusarsip Sulsel. Pertemuan yang berjalan ‘sersan’ alias serius tapi santai itu banyak pembahasan yang menarik. Terutama soal replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang saat ini banyak diperbincangkan bagi kalangan pustakawan.
"Kami di sini sama-sama saling belajar. Bagaimana kita bisa membangun replikasi TPBIS seperti yang kita harapkan bersama, yakni memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Pustama Disperpusip Jatim Abimanyu.
Hal itu penting dilakukan mengingat era saat ini sudah berbeda dalam mengembangkan dunia perpustakaan. Jika dulu masih berkecimpung di dunia perbukuan, tetapi sekarang sudah merambah bagaimana cara menyejahterakan masyarakat lewat peran literasi. "Ini yang saat ini kita kembangkan. Sehingga kami terus melakukan transformasi perpustakaan melalui inklusi sosial," kata Abimanyu.
Saat ini, sebut Abimanyu, Disperpusip Jatim pun sudah menerapkan langkah tersebut. Bahkan sudah banyak yang dilakukannya seperti pengembangan pelatihan, pembelajaran bersama, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak.
"Inklusi sosial ini sudah kita lakukan. Contohnya pelatihan barbershop, publik speaking, dan lain sebagainya. Termasuk juga membangun tanaman hidroponik dan budi daya lele. Dan itu semua kita lakukan dengan berbasis literasi," ungkapnya.
Jatim sendiri mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam membangun literasi. Terbukti untuk indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) serta tingkat kegemaran membaca (TGM)-nya naik. Pada tahun 2022 lalu, IPLM nilainya mencapai 15,69. Angka itu meningkat jika dibanding tahun 2021 sebesar 14,78.
"Untuk TGM nya pun tinggi. Angkanya sebesar 68,54 pada tahun 2022. Data itu terbilang meningkat jika dibanding 2021 yang bertengger pada 64,20," terang Abimanyu.
Meski demikian, apa yang sudah dilakukan tersebut masih belum maksimal. Untuk itu, dirinya ingin Disperpusip Jatim terus berbenah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat lewat basis literasinya.
"Itu yang kami ingin lakukan yakni mengetahui seperti apa yang sudah dilakukan di Sulsel ini. Utamanya soal regulasi, anggaran, strategi advokasi serta bantuan hibah," ujar mantan kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim itu.
Sementara itu, Kepala Dispusarsip Sulsel Andi Parenrengi menyampaikan bahwa lembaga yang ia pimpin telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Perpusnas.
"Utamanya untuk dukungan anggaran pembangunan dan perluasan berupa renovasi gedung dan layanan di daerah. Termasuk bantuan MPK, Pojok Baca Digital (Pocadi) dan buku," katanya.
Namun yang jauh lebih penting, sebut Andi Parenrengi adalah membangun kemitraan dengan Komisi E DPRD sebagai mitra kerja dinasnya. Terutama soal dukungan regulasi dan anggaran. "Untuk hibah, kami tahun ini ada bantuan hibah berupa komputer, buku dan rak. Itu dari anggaran sinergitas untuk membantu perpustakaan desa," jelasnya.
Hibah tersebut sudah dilakukannya di 26 desa. Masing-masing desa mencapai 2 hingga 3 unit. "Jadi masing-masing bantuan itu kita berikan dalam replikasi mandiri. Program itu sudah dijalankan sejak 2019," tuturnya.
Kendati di awal banyak penolakan karena dinilai bersinggungan dengan OPD lain, tetapi semua bisa dijalankan dengan baik dan tidak ada temuan. "DPRD kabupaten kota sudah melirik program yang kita laksanakan di provinsi. Kami di provinsi juga melakukan pembinaan dan sudah berjalan," terangnya.(mid/rd)