Reses Anggota DPRD Jatim, Aisyah Lilia Agustina Terima Keluhan dari Guru Madrasah Diniyah
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Aisyah Lilia Agustina berharap ada kesetaraan perlakuan pemerintah antara pendidikan umum (negeri) dengan pendidikan berbasis agama (madrasah diniyah).
nur syaifudin
Nov 5, 2021 11:22
0
Madiun, HB.net - Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 melaksanakan reses III tahun 2021. Kegiatan serap aspirasi itu berlangsung mulai 29 Oktober hingga 5 November 2021, diikuti oleh anggota DPRD Jatim dari 14 daerah pemilihan (Dapil).
HARIAN BANGSA berkesempatan meliput langsung kegiatan reses di Dapil XI yang meliputi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten/Kota Madiun. Dari kegiatan reses ini, Anggota DPRD Jatim menyerap sejumlah aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan dan disampaikan ke pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Aisyah Lilia Agustina berharap ada kesetaraan perlakuan pemerintah antara pendidikan umum (negeri) dengan pendidikan berbasis agama (madrasah diniyah). Baik dalam kebijakan maupun fasilitas dan penunjang pendidikan. Pernyataan itu disampaikan Aisyah saat reses dengan ibu-ibu Muslimat NU di NU Center, Kabupaten Madiun, Sabtu (30/10/2021).
Politikus PKB ini menyatakan, pihaknya juga menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan diniyah tingkat ULYA di Pondok Pesantren. Menurut dia, pendidikan Ulya yang setara dengan Madrasah Aliyah atau SMA, belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
“Madrasah Ulya ini ternyata BPOPP-nya belum disertakan Pemerintah Provinsi kepada pendidikan yang setara dengan SMA atau SLTA. Itu yang perlu diberikan perhatian,” tegas anggota parlemen yang akrab disapa Mbak Icha itu.
Makanya, ia menegaskan, bakal terus mendorong Pemprov Jatim untuk menyertakan dan memberikan perhatian terhadap pendidikan Madrasah ULYA. Salah satunya yakni melalui Perda Pondok Pesantren.
“Termasuk kita melalui Perda Pondok Pesantren ini kan ingin itu (intervensi ke Madrasah). Kita ingin sama dengan pendidikan yang lain, umum atau negeri,” tandas anggota DPRD Jatim asal Dapil XI itu.
Tak hanya terkait biaya pendidikan anak, Aisyah Lilia mengaku, guru di Madiun juga mengeluhkan soal masalah seragam. Selama ini, guru atau tenaga pendidik di sana, setiap mengajar hanya menggunakan satu seragam.
“Yang dikeluhkan oleh mereka adalah seragam guru. Masak seragam guru cuma satu. Kita juga ingin pemerataan terkait seragam guru,” pungkas cucu Kiai Ahmad Sahal Mansyur, Ketua PCNU Sidoarjo pertama. (mdr/ns)
