Reses Anggota DPRD Jatim, Imam Makruf Terima Keluhkan Dana Hibah Tak Bisa Lagi Masuk ke Desa

Anggota DPRD Jawa Timur, Drs.H. Imam Makruf, MM (Gus Maruf) mengaku menerima keluhan masyarakat terkait persoalan dana hibah dari Pemprov Jatim.

Reses Anggota DPRD Jatim, Imam Makruf Terima Keluhkan Dana Hibah Tak Bisa Lagi Masuk ke Desa
Drs.H. Imam Makruf, MM, Anggota DPRD Jatim Dapil XI, saat kegiatan Reses III Tahun 2021 di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. foto: diday rosadi/HARIAN BANGSA

Madiun, HB.net - Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 melaksanakan reses III tahun 2021. Kegiatan serap aspirasi itu berlangsung mulai 29 Oktober hingga 5 November 2021, diikuti oleh anggota DPRD Jatim dari 14 daerah pemilihan (Dapil).

HARIAN BANGSA berkesempatan meliput langsung kegiatan reses di Dapil XI yang meliputi Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten/Kota Madiun. Dari kegiatan reses ini, Anggota DPRD Jatim menyerap sejumlah aspirasi yang nantinya akan diperjuangkan dan disampaikan ke pihak eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan.

Anggota DPRD Jawa Timur, Drs.H. Imam Makruf, MM (Gus Maruf) mengaku menerima keluhan masyarakat terkait persoalan dana hibah dari Pemprov Jatim. Masyarakat mengaku, saat ini dana hibah dari provinsi tidak bisa lagi masuk ke desa-desa. Tanpa terkecuali dana hibah untuk Kelompok Petani (Poktan) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

“Sekarang dana hibah tidak bisa masuk ke desa-desa. Poktan, Pokmas itu tidak bisa masuk,” ungkap anggota DPRD Jatim dari Dapil Jatim XI itu, Sabtu (30/10/2021).

Ia menambahkan, persoalan pupuk juga masih menjadi permasalahan yang ditemuinya saat turun ke masyarakat. Mulai dari langkanya pupuk, tidak adanya pupuk subsidi, hingga hasil tanam yang murah.

“Menurut saya ini harus menjadi perhatian betul buat Gubernur, bahwa kita turun di bawah, petani mengeluhkan kelangkaan pupuk,” kata Imam Makruf saat ditemui usai kegiatan Reses III Tahun 2021 di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim ini berpandangan, bahwa permasalahan pupuk yang dialami masyarakat, khususnya para petani, sudah seharusnya untuk dikaji dan dicarikan solusi bersama. Baik oleh jajaran legislatif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim maupun instansi atau stakeholder terkait.

 “Ini betul-betul yang harus dikaji, harus menjadi perhatian semua anggota legislatif sebagai wakil rakyat, gubernur, semua stakeholder yang ada harus memperhatikan keresahan-keresahan yang dialami masyarakat,” tegas pria yang akrab disapa Gus Makruf itu.

Politikus berlatar aktivis GP Ansor ini menilai, di masa pandemi Covid-19 sekarang, banyak masyarakat yang terdampak baik secara kesehatan maupun ekonomi. Tak terkecuali para petani yang mengalami masalah persoalan pupuk hingga hasil tanam yang murah.

 “Nah, ini harus menjadi perhatian semua wakil rakyat. Harus kita kaji bersama, juga harus menjadi perhatian gubernur. Semua reses yang saya datangi, dia (masyarakat) mengeluhkan persoalan-persoalan semacam itu,” ungkap dia. (mdr/ns)