Sikapi Harga Kenaikan BBM, Wakil Ketua DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Bahas Penyesuaian UMK

Surabaya, HB.net - Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony menyerukan kepada pemerintah agar meninjau kembali kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut diniilai memicu aksi protes di sejumlah daerah, termasuk Surabaya. AH Thony mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, tidak tepat waktunya.

“Saat ini masyarakat masih dalam proses pemulihan ekonomi setelah 2 tahun dihantam pandemi Covid -19. Impact yang muncul menurut saya adalah kegelisahan masyarakat karena akan menghadapi kesulitan ekonomi,” ujar dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi, akan memicu kejutan ekonomi (economy shock). Karena disaat muncul isu kenaikan BBM, tidak diikuti kenaikan pendapatan.

Untuk itu, AH Thony meminta pemerintah, agar meninjau kembali kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi, dengan menunggu beberapa waktu kemudian, karena situasi masyarakat yang masih sulit.

“Ini suara kami dari daerah menyuarakan itu. Karena setelah kenaikan harga BBM, kami yang di daerah kebanjiran keluhan begitu rupa. Kami mohon agar kebijakan ini ditinjau lagi dan dikaji lagi, dipertimbangkan lebih bijak. Agar tidak membebani masyarakat,” tegas dia.

AH Thony menegaskan, dampak sosial lain yang akan muncul adalah gelombang gerakan penolakan oleh masyarakat. Ketika gelombang ini semakin besar dan masif, akan menurunkan legitimasi pemerintah. “Yang ujungnya membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidak kondusif,” jelasnya.

AH Thony meminta Pemkot Surabaya menjadi bumper kesulitan masyarakat, kalau kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ditinjau kembali oleh Pemerintah Pusat.

Pemkot Surabaya harus cepat melakukan restrukturisasi penyesuaian di berbagai bidang. Meningkatkan daya beli masyarakat, menjadi pekerjaan rumah yang harus diurai ditingkat daerah.

“Yang pertama segera melakukan pembahasan soal pengupahan. Kemudian memberikan insentif pada masa transisi kepada para pebisnis, untuk menyambung pada lintasan kritis. Insentif itu bisa berupa kebijakan mempermudah kegiatan pebisnis,” tandas dia.

Menurut AH Thony, program jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan tunai, kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono saat menerima mahasiswa yang menggelar demo menolak kenaikan harga BBM di Balai Kota Surabaya.

“Bantuan ini tidak bisa diberikan sekali. Melainkan 3 sampai 4 kali saat masa adaptasi hingga selesai masa transisi,” imbuh dia.

Kemudian, lanjut AH Thony, tata kelola alat transportasi umum dengan tarif murah dan layanan yang baik, tentunya juga akan sangat membantu meringankan beban masyarakat.

AH Thony meminta pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),  yang biasanya dilakukan pada Desember.

"Yang bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang  Pemkot Surabaya dengan Provinsi Jatim, melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK," terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat, tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini.

"Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah. Lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga Surabaya," imbuhnya.(lan/ns)