Sinergi, BPJS Ketenagakerjaan Blitar dan BLK Tulungagung Lindungi Peserta Pelatihan

Tulungagung, HB.net - Bertempat di Aula BLK Ngunut Tulungagung, BPJS Ketenagakerjaan Blitar dan Balai Latihan Kerja Tulungagung gelar penandatanganan MoU.  Penandatanganan bertepatan dengan kegiatan Pembukaan Program Pelatihan Kerja, Produktivitas Lapangan Kerja, Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini di hadiri perwakilan Disnakertran Provinsi Jawa Timur, Mahsun Kepala UPT BLK kabupaten Tulungagung, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Hendra Elvian serta beberapa perwakilan OPD bersama jajarannya.

Kegiatan ini di ikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Menurut Mahsun kepala UPT BLK Kabupaten Tulungagung saat di konfirmasi awak media dilokasi menjelaskan, kegiatan ini tujuan utamanya pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kompetensi terhadap calon-calon tenaga kerja kita, sehingga dapat memenuhi kebutuhan berkaitan dengan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pelatihan program tenaga kerja periode pertama pada hari ini kita buka ada enam paket, setiap paket terdiri dari enam belas peserta baik dari kabupaten Tulungagung dan kabupaten sekitar yaitu kabupaten Trenggalek, dan tidak lupa semua peserta pelatihan dapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, kata Mahsun.

“Harapan kami semoga lulusan dari kami, kami bisa latih dengan kompeten dengan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang di kelurakan dari BNSB, dan yang paling penting, mereka semua agar bisa di serap di dunia kerja baik secara formal maupun secara mandiri.” Jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Blitar Hendra Elvian mengatakan kegiatan kerjasama ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh peserta pelatihan dari resiko-resiko sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kerjasama ini, peserta pelatihan akan menerima perlindungan ketenagakerjaan. Diharapkan seluruh peserta dapat melaksanakan aktivitasnya lebih maksimal karena resiko-resiko yang bisa saja terjadi akibat aktivitas pelatihan/pekerjaan akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan,”  tutup Hendra. (tri/ns)