Tangani Kekumuhan, DPUPR dan Perkim Launching "Kotaku"
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan.
Diyah nisa
Jun 30, 2021 05:22
0
Probolinggo, HB.net - Penanganan Kekumuhan saat ini menjadi prioritas Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPUPR dan Perkim.
Untuk itu, Pemkot melaunching Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) untuk menangani kekumuhan yang ada diseluruh wilayah Kota Probolinggo. Launching Program Kotaku itu sendiri dilaunching Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, Selasa (29/6).
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan.
Menurut TPK Pengembangan Kawasan Permukiman Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Jawa Timur, Posma PH Simanjutak mengatakan program penanganan kumuh ini menelan anggaran mencapai 14,8 Milyar untuk tahun 2021 dan 2022.
"Kami perlu dukungan dari stakeholder untuk mengubah perilaku masyarakat, ini tantangannya, khususnya terkait sanitasi. Kami hanya bisa membantu mengerjakan infrastruktur namun untuk perilaku masyarakat itu perlu dukungan dari stakeholder dalam mengatasinya," ujarnya.
Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama.
Sementara, Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin mengapresiasi langkah program yang telah dibuat Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas pengentasan Wilayah Kekumuhan.
"Realita dan opini tidak sama nantinya. Oleh karena itu, perlu ada kebersamaan untuk mengedukasi masyarakat. Untuk seluruh stakeholder saya harap ikut memantau dan mengawasi perilaku masyarakat demi suksesnya Program Kotaku ini," ujar Hadi.
Menurut Hadi, bila Program Kotaku ini bisa terwujud, tentunya ekonomi masyarakat juga bisa diangkat nantinya bahkan bisa dijadikan destinasi wisata. "Perlu dukungan semua pihak. Tidak hanya pemerintah yang punya kewajiban dalam penataan wilayah kekumuhan ini. Masyarakat harus ikut andil mengawasi dan merubah prilaku itu," tegasnya. (ndi/diy)
