Terus Merugi, Komisi B Sarankan Perda  RPH Direvisi Agar Bisa Kendalikan Harga Daging

Surabaya, HB.net - Komisi B DPRD Kota Surabaya menyarankan adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Potong Hewan (RPH). Ini agar BUMD milik Pemkot Surabaya ini memiliki kewenangan dalam mengendalikan harga daging di Surabaya.

Sebab, selama   RPH tak memiliki kewenangan mengontrol  peredaran daging, maka perusahaan  tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal  sebagai institusi BUMD milik Pemkot Surabaya. Akibatnya, perusahaan tersebut terus  dibayangi kerugian. Apalagi, tarif jasa potong sangat rendah.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, John Thamrun mengatakan, Perda tentang RPH ini sudah cukup lama yaitu sejak 1988, maka merupakan suatu urgensi  Perda RPH ini harus diperbaiki, termasuk kewenangan RPH ini harus diberikan lebih. Hal ini agar peredaran daging di Surabaya bisa lebih terkendali dari segi harga dan terkontrol dari segi kualitas, termasuk di dalamnya mengatur tentang peredaran  daging sapi impor. "Karena kalau itu dikendalikan RPH, maka tidak ada institusi lain yang bisa mengendalikannya," ujar dia.

John Tamrun menandaskan, jika bicara soal Surabaya, maka kewenangannya ada di Surabaya, bukan yang lainnya.

Untuk itu,  RPH harus memiliki  kewenangan lebih luas. Contohnya, ketika harga daging sapi di pasar melonjak tajam, RPH tidak berdaya untuk menekan harga.

“Ini seharusnya kewenangan RPH. Karena itu, kami minta  Perda RPH direvisi agar lebih maksimal dalam mengendalikan  harga dan peredaran daging di Surabaya,”tegas politisi PDI-P ini.

Lebih jauh, dia menegaskan, kalau perda diperbaharui dan perda ini bisa memberikan kewenangan yang cukup, maka RPH bisa intervensi  agar harga daging di pasaran  tak naik, tapi bisa dikendalikan demi kepentingan  masyarakat.

Untuk mengendalikan harga daging,  apakah RPH perlu impor sapi dan sebagainya? John Thamrun menegaskan, jika itu kebebasan setiap usaha. Tapi RPH ini lebih berfungsi pada kontrol tata cara harga dan kualitas. "Komisi B minta fungsi lebih untuk RPH, " tandas dia.

Terkait pendapatan RPH yang lebih sedikit dibanding biaya  operasional,  sekali lagi  John Thamrun menyatakan langkah pertama yang harus dilakukan  adalah merivisi perda dan memberikan fungsi lebih kepada RPH untuk bisa mengembalikan antara input (pemasukan) dan output (pengeluaran) dari segi keuangan. Selama perda itu belum direvisi, tidak akan pernah bisa. " Untuk revisi perda ini nunggu dirut terpilih. Ya, kita tunggu yang definitif, sehingga usulan revisi perda bisa dilakukan, " pungkas dia.

Mengenai pengadaan sapi, Plt Direktur Utama (Dirut) RPH Surabaya, M Faiz  mengatakan, jika saat ini sudah masuk tahap pembuatan MoU dengan rekanan RPH. Jadi tinggal pelaksanaan saja.

Sebenarnya, kata dia, RPH tidak ada rencana impor sapi atau beli sapi lokal, tapi dikerjasamakan dengan pihak kedua. Misalnya,  kalau sapi impor kerjasama dengan PT Santosa Agrindo (Santori) dan PT Sedana.

"Jadi pendapatan RPH ini hanya dari jasa potong. Adapun tarif jasa potong, sapi Rp 50 ribu/ekor, babi Rp 65 ribu/ekor, kambing Rp 7.500. Ini lebih mahal soto satu mangkok, "tandas dia.

 Aktivits di RPH milik Pemkot Surabaya

Dia menambahkan,  untuk pengadaan daging, RPH kerja sama dengan Aspenak untuk memenuhi kebutuhan daging. Semua ini muaranya adalah RPH ingin memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Selain itu agar pengadaan stabil ada dan harga tak melonjak. Karena RPH  khawatir sekali nanti puncaknya menjelang puasa (akhir Maret), bukan Lebarannya.

" Biasanya H-10 menjelang puasa harga mulai bergerak. Ini masyarakat kan terganggu. Mulai sekarang ini proses ini berjalan. Insya Allah satu dia Minggu ini sudah mulai jalan, " kata dia. (lan/ns)