Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Komisi B DPRD Surabaya Ajak Nelayan Masuk Ekosistem Digital

Surabaya, HB.net - Kota Surabaya yang berada di kawasan pesisir pulau jawa menjadikan sumberdaya perikanan sebagai bagian motor penggerak perekonomian. Namun sayangnya tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat rendah. Padahal menurut catatan BPS tahun 2018  ada sekitar dua ribuan orang berprofesi sebagai nelayan.

Untuk itu, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Alfian Limardi, mengajak para nelayan Surabaya masuk ke dalam ekosistem digital untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Kesejahteraan nelayan kita masih jauh dari harapan. Melansir data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2018 pendapatan rata-rata nelayan hanya 11-12 juta per tahun. Kemudian diperparah pada masa pandemi Covid-19, rata-rata pendapatan nelayan turun sebesar 50 persen. Salah satu penyebab kesejahteraan nelayan masih rendah adalah adanya disparitas yang lebar antara harga jual yang diterima nelayan dengan harga di pasar. Disparitas ini disebabkan para nelayan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak," ungkap Alfian.

Alfian menambahkan awal mula para nelayan menjual hasil tangkapan ke tengkulak karena sulit mengakses lembaga keuangan yang resmi untuk meminjam modal keperluan operasional berlayar. Akibatnya para nelayan terpaksa pinjam modal kepada tengkulak karena tidak ada persyaratan yang rumit. Para tengkulak hanya memberikan pra syarat agar hasil tangkapan nelayan dijual kepada tengkulak dengan harga di bawah pasar.

“Dibutuhkan komitmen pemkot Surabaya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara memutus rantai perdagangan nelayan tradisional kepada tengkulak melalui  memberi kemudahan nelayan untuk akses ke dalam ekosistem digital. Misalnya dengan pembinaan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan digital dan kemudahan akses pemasaran dalam aplikasi e-commerce milik pemkot yaitu e-peken," ungkap Alfian.

Aktivitas nelayan di Pantai Kenjeran Surabaya.

Menurut Alfian pemkot perlu memperluas penggunaan e-peken bagi nelayan. Setelah menelusuri laman e-peken masih sedikit sekali ditemukan produk ikan segar yang diperjualbelikan. Menurutnya tidak sulit bagi pemkot untuk pembinaan nelayan untuk bergabung di e-peken. Apalagi sudah ada 4 koperasi nelayan yang tersebar di empat kecamatan antara lain Dukuh Pakis, Kenjeran, Bulak, dan Asemrowo.

"Dengan aplikasi e-peken nelayan dapat menentukan harga sehingga  dapat bersaing dengan harga di pasar. Disamping itu e-peken juga dapat memperluas jangkauan pemasaran tidak hanya transaksi business to consumer (B2C) tetapi juga business to business (B2B). Dengan bergabung di e-peken diharapkan nelayan mendapat pembinaan pengelolaan keuangan digital sehingga mudah mengakses permodalan dari lembaga keuangan,” tutup Alfian. (lan/ns)