TPPS Mulai Data Stunting 2021 di Jember

Jember, HB.net - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten di Jember, baru memulai untuk aksi verifikasi dan validasita keluarga resiko stunting di tahun 2021. Hal ini rutin setiap tahunnya untuk mendata terlebih dahulu, mengetahui angka keluarga resiko stunting. Sehingga, di tahun berikutnya, baru akan dilakukan kroscek dan audit.

Kepala Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Suprihandoko, menjelaskan bahwa TPPS melakukan tugas di lapangan berdasar data tahunan. "Kita punya data keluarga resiko stunting. Nah betulkah yang kita data pada tahun 2021, terjadi stuntung atau tidak. Sekarang sedang dilakukan verifikasi dan validasi lapangan," papar Handoko.

Ia juga mencontohkan, gerak dan hasil selama beberapa tahun terakhir. "Data awal yang kita punya kalau di 2019 itu kita memakai hasil SSGI itu 37 koma sekian persen dari total balita di Jember. Kemudian di tahun 2021, kita alhamdulillah kolaborasi dan akselerasi, mampu menekan hingga 23,5 persen," ungkapnya.

Bupati Jember, Hendy Siswanto, juga merespon adanya stunting ini. "Kita punya target untuk menekan hingga 14 persen. Nah ini sudah cukup banyak," ujarnya. “Stunting bukan melulu tentang sakit. Namun banyak faktor lainnya seperti culture, budaya, dan macam-macam. Pemahaman, dan banyak," ujar Hendy.

Ia menegaskan, permasalahan stunting perlu dilihat secara holistik dan menyelesaikannya dari banyak sisi. "Harus komprehensif, tidak bisa dilihat dari satu sisi. Ada tentang budaya, kehidupan ekonominya, infrastrukturnya, banyak itu," imbuhnya.

Bupati mengajak untuk bersama-sama, khususnya orang tua untuk tidak serta merta menunggu pemangku kebijakan dalam penyelesaian persoalan stunting.

"Ini perlu dipahami juga, kalo ini dilakukan sendiri oleh leading sector, kami dari pemerintahan, BKKBN, DP3AKB, ini nggak akan kelar. Yang punya anak-anak kan orang tua. Bagaimana anak bisa dididik, supaya tidak nikah dulu (karena pernikahan dini termasuk faktor terjadinya stunting). Berteman pun juga dijaga," terangnya.

Selain itu, Kepala DP3AKB juga mengatakan, meskipun TPPS tingkat Kabupaten baru memulai untuk berdiskusi bersama, namun Handoko menaruh kepercayaan besar terhadap kinerja TPPS di setiap kecamatan.

"Action secara internal oke, sudah bekerja sejak SK terbit (Januari lalu), kalau untuk tingkat Kabupaten memang baru kali ini, untuk bertemu, sharing bersama, tapi saya yakin semua camat dan tim percepatan penurunan stunting segera bekerja keras," jelasnya.

Ke depan, Bupati juga mewacanakan akan menghapus biaya syarat elektronik siap nikah dan hamil (elsimil) dan pemeriksaan kehamilan. Semua bakal digratiskan. Sehingga dapat membantu sedikit biaya rutin kesehatan ibu dan anak pada masa sebelum kelahiran bayi baru. (yud/bil/diy)