Wabup Minta Kades Alokasikan Operasional PTSL
Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi berharap kejadian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak terulang.
risky
Oct 17, 2021 06:37
0
Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Subandi berharap kejadian operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak terulang.
Wabup Subandi meminta kepala desa (kades) selalu menggelar musyawarah desa (musdes) saat melaksanakan kegiatan apapun. Termasuk penggunaan alokasi dana desa (ADD).
Subandi menekankan agar dalam pelaksanaan PTSL, kades menggelar musdes yang membahas anggaran secara transparan, guna mencegah pungli. Subandi meminta para kades tidak perlu merasa takut melaksanakan PTSL. Dia menyatakan anggaran operasional PTSL bisa ditambah dengan cara dimasukkan ke BUMDes.
"Harapan saya kita anggarkan untuk PTSL dimasukkan ke BUMDes. Biarkan nanti panitia dan lain-lain itu dianggarkan. Yang selama ini per bidang itu ada anggaran Rp 150 ribu dan nanti ditambah. Ada musdes yang dibiayai oleh pemerintah desa," cetusnya saat meresmikan Jalan Raden Said dan membagikan sembako di Kantor Desa Gemurung, Gedangan, Sabtu, (16/10).
Subandi menilai kinerja panitia PTSL tingkat desa perlu mendapat perhatian dari pemdes. Harapannya, adanya tambahan anggaran untuk pelaksanaan PTSL, tidak ada lagi kejadian pungutan biaya.
Wabup mengingatkan bila masih ada kades yang memungut biaya itu melanggar aturan. Ini masuk kategori gratifikasi dan pungli. "Mudah-mudahan nanti PTSL yang dimasukkan anggaran desa akan bisa diselesaikan kades," harap mantan ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini. (sta/rd)
