Wabup Nganjuk Tolak Kebijakan Impor Beras
Musim panen sudah di depan mata. Dan Kabupaten Nganjuk jelas produksi berasnya akan melimpah. Kemampuan produksi beras lokal harus di kedepankan. Bukan langkah pragmatis melalui impor.
risky
Mar 20, 2021 06:59
0
Nganjuk, HARIAN BANGSA.net - Musim panen sudah di depan mata. Dan Kabupaten Nganjuk jelas produksi berasnya akan melimpah. Kemampuan produksi beras lokal harus di kedepankan. Bukan langkah pragmatis melalui impor.
"Saya menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam," tegas Wakil Bupati Marhaen Jumadi, kepada Harian Bangsa, Sabtu (20/3).
Menurutnya, Kementerian Perdagangan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait. Termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan. Basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan.
Karena itulah, menteri sebagai pembantu presiden dalam mengambil keputusan politik harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden. Juga berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani.
"Saya sesalkan sikap ngotot yang ditunjukkan menteri perdagangan,” imbaunya.
Menurutnya, menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang objektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading. Sebab, ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden.
Seharusnya menteri melakukan komunikasi dengan asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian, dan para kepala daerah. "Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari," tuturnya.
Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Selain itu, memiliki keunggulan kenaekaragaman pangan Nusantara. Sebab, persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri.
"Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat, yang di dalamnya sarat dengan kepentingan,” tegas Marhaen.
Apalagi saat ini di Nganjuk musim panen. Biaya produksi bibit, pupuk, tenaga kerja, uang sewa, dan operasional tinggi. Kalau dijual murah sangat merugikan petani di Nganjuk. Setidaknya mendengar suara orang kecil, seperti petani yang tiga bulan baru panen. Tentunya agak rugi banyak.
Pemerintah harusnya pro terhadap petani yang notabene menyokong ekonomi nasional. Apalagi, di Nganjuk penyokong Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) K berasal dari sektor pertanian. Demi kesejahteraan petani.
"Saya tegaskan Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi dengan tegas menolak impor beras yang merugikan rakyat kecil, utamanya petani," teriaknya secara lantang.(bam/rd)
