Sidak Komisi A DPD Jatim, 19 Daerah Siap Laksanakan Pilkada Serentak 2020

SURABAYA, HARIANBANGSA.net - Menjelang pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) pada 9 Desember 2020, sebanyak 19 kabupaten/kota se-Jatim menyatakan kesiapan melaksanakan pilkada. Baik terkait anggaran maupun petugas di lapangan.

Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i menegaskan dari serangkaian sidak di lima wilayah dari 19 daerah di Jatim yang melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 menyatakan kesiapannya. Bahkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembelian alat pelindung diri (APD) tidak digunakan, seperti di Jember, Malang dan Banyuwangi

Komisi A melakukan sidak di kota Blitar, Malang, Jember dan Lamongan. Semua daerah menyatakan siap melaksanakan Pilkada serentak. Adapun anggaran yang digunakannya murni bersumber dari APBD di masing-masing kabupaten/kota. Tertinggi di Surabaya Rp101 miliar. Menariknya, hampir semua wilayah yang dikunjungi mengaku tidak membutuhkan bantuan dana APBN.

"Seperti di Jember untuk alat APD petugas sudah disediakan oleh Pemkab. Sementara agar tidak memunculkan klaster baru ditengah pendemi covid-19, seluruh petugas berjumlah 5 ribu orang, mulai KPU hingga KPPS Banyuwangi di rapid test semua. Selain berkawajiban menggunakan face shield, masker dan sarung tangan," tutur politisi senior NasDem yang akrab disapa Buya itu, Minggu (26/7).

Terlepas dari itu, yang melegakan KPU dalam rangka refokusing ternyata anggarannya tidak ada sepeserpun yang dialihkan. Full sepenuhnya untuk pembeliann APD dan penambahan TPS agar tidak berdesak-desakan.

Namun ada yang dikhawatirkan oleh Muzammil yang mantan Wakil Bupati Pasuruan ini. Hal itu terkait partisipasi masyarakat (parmas). Pasalnya, ditengah pendemi seperti ini seorang calon yang akan kampanye melalui tatap muka dibatasi hanya sekitar 50 orang saja. Jika sebelumnya bisa bertemu dengan ribuan orang seperti di tanah lapang sekarang semuanya dibatasi.

"Saya berharap partisipasi masyarakat tidak turun ditengah pendemi corona seperti saat ini. Kalau sebelumnya calon bisa bertemu dengan ribuan massa, kini dibatasi hanya 50 orang. Termasuk dulu KPU bisa menggelar dialog atau tatap muka dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi, kini tidak bisa karena anggarannya difokuskan pada pembelian APD dan penambahan TPS," papar Ketua Fraksi Nasdem itu.

Muzammil mengungkapkan, pihaknya berharap pilkada serentak digelar 9 Desember 2020 tidak tertunda lagi. Karenanya kalau sampai dilakukan pengunduran lagi, maka pemerintah akan menanggung dana yang lebih besar. Selain honor untuk KPPS juga pembentukan Penjabat kepala daerah. Mengingat hampir semua walikota dan bupati di 19 kabupaten/kota di Jatim masa jabatannya habis di bulan Februari 2021."Saya berharap tidak ada lagi pengunduran pilkada. Kalau mundur banyak kerugian, terutama dari segi waktu dan biaya. Selain itu, animo masyarakat untuk melaksanakan hak pilih bisa menurun," pungkas Buya Muzammil. (mdr/ns)