Pulau Lusi Mulai Dikembangkan Tahun Depan

Wisata bahari pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) bakal dikembangkan mulai tahun 2022 nanti.

Pulau Lusi Mulai Dikembangkan Tahun Depan
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Pulau Lusi.

Sidoarjo, HARIANBANGSA.net - Wisata bahari pulau Lumpur Sidoarjo (Lusi) bakal dikembangkan mulai tahun 2022 nanti. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyiapkan sembilan program pengembangan pulau seluas 67,8 hektare itu.

Hal itu terungkap saat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi Pulau Lusi di Desa Kedungpandan,  Kecamatan Jabon, Selasa (19/10). Dalam kunjungannya ini, Menteri KKP didampingi Wagub Jatim Emil Dardak dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor.

Selama ini, wisata Pulau Lusi dikelola mandiri oleh warga setempat. Pemkab Sidoarjo tidak bisa berbuat banyak karena Pulau Lusi masuk dalam kewenangan KKP. Nah, sesuai Masterplan KKP Tahun 2021, ada sembilan program pengembangan dan pengerjaanya dimulai tahun 2022.

Program itu yakni, pembangunan serambi, taman utama, taman lumpur, infrastruktur (listrik, air bersih, sampah dan menara BTS), perairan buatan, taman wanamina, taman botani, taman konservasi dan cco-sport resort.

“Di sini juga ditanami pohon Cemara Laut yang banyak sama tanaman mangrove. Selain jadi rindang juga bisa menjadi tempat ekosistem baru. Termasuk kolam-kolam ini bisa ditebar ikan dan kepiting," cetus Wahyu Trenggono.

Wagub Jatim Emil Dardak menyatakan, selain destinasi wisata, pihaknya mendorong Pulau Lusi menjadi konservasi alam. “Yang penting bagi kami sinerginya. Nanti kami akan identifikasi apa ruang-ruang kerja yang bisa diperankan Pemprov Jatim," cetusnya.

Bupati Ahmad Muhdlor menyatakan kesiapannya jika KKP menyerahkan pengelolaan Pulau Lusi ke Pemkab Sidoarjo. Sebab Pulau Lusi termasuk destinasi wisata andalan Sidoarjo. “Harapan kami memang pengelolaannya bisa dilakukan Pemkab Sidoarjo," cetusnya.

Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, M Bachruni Aryawan menambahkan, Pulau Lusi merupakan aset Kementerian KKP yang saat ini masih dalam proses sertifikat di BPN. "Untuk pengelolaannya masih dalam pembahasan dengan Pemkab Sidoarjo,” cetus Bachruni. (sta/rd)