RW-RW Kota Malang Persoalkan Bansos; Tak Merata, Tak Tepat Sasaran
nur syaifudin
May 12, 2020 09:59
0
MALANG, HARIANBANGSA.net - Puluhan pengurus RW dari beberapa kelurahan di Kota Malang menyalurkan uneg-unegnya terkait penyaluran bansos pada Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika di Balai RW 1 Sukoharjo Klojen Kota Malang, Senin (11/5) malam.
Pengurus RW itu berasal dari Kelurahan Sukoharjo, Bunulrejo dan Pandanwangi. Mereka tidak ingin seperti yang dialami Kelurahan Kidul Dalem.
Ketua RW 1 Sukoharjo Mochtar menyatakan, Pemkot Malang kurang transparan dan melibatkan RT atau RW dalam pendataan warga. Data yang dimunculkan tidak sinkron. Data dari RT/RW tidak diakomodasi. Akibatnya, Bansos yang diberikan banyak yang tak tepat sasaran.
“Kami mengusulkan ke Pemkot, Bansos yang digulirkan bisa tembus Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta/KK/bulan secara adil dan merata. Kalo tidak mampu, lakukan transparansi semua keuangan penanganan covid-19. Jangan sampai masyarakat melakukan Class Action (gugatan) karena tidak adanya kepuasan,"tandas Mochtar.
Dalam dialog, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika didampingi Rimzah (Gerindra), Asmualik (PKS) dan Abdurrahman (PKB) serta Ketua Komisi D Achmad Wanedi bisa meredam massa yang emosi.
“Sebagai wakil rakyat, kami siap menampung dan menindaklanjuti aspirasinya. Nanti kita bawa ke paripurna untuk dievaluasi dan penggalian informasi secara detail," ujar Made.
Made menambahkan, Pemkot Malang belum siap secara data. Back up data prioritas atau data cadangan sebagai pemenuhan kebutuhan guliran bansos kepada masyarakat. Akibatnya, seperti terjadi di Kelurahan Kidul Dalem (protes) hampir mengarah ke anarkis.
Terpisah, Kabag Humas Kota Malang M Nurwidianto menjelaskan, data Bansos diambil dari lima cluster OPD seperti milik Dinsos (6.270), Diskoperindag (2500), Dindikbud (1.364), Disporapar serta Dishub (3.117).
Dana yang sudah cair ditahap I sebesar Rp 26 miliar, terserap 1.666 KK, dan selanjutnya menyelesaikan tahap berikutnya. Realokasi kedua, Pemkot mempersiapkan dana Rp 26 sampai Rp 29 miliar.
"Untuk kebutuhan kuota warga terdampak C19, sekitar 20 ribu hingga 29 ribu KK," jabarnya.Belum lagi, Pemkot masih berupaya realokasi tahap ketiga. Jika wabah C19 diperkirakan selesai sampai bulan Juli 2020 mengikuti alur pusat. Pemkot untuk memenuhi keinginan warga sebesar Rp 600 ribu atau Rp 1 juta belum mampu mewujudkan. (iwa/thu/ns)
